Bogor,– Sorot Peradilan //
Pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pukul 08.00 WIB, bertempat Ruang Rapat Setda 1 Pemda Kab. Bogor, Jl Tegar Beriman Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, Selasa (30/08/22).
Telah berlangsung Kegiatan Rapat Kordinasi Pengendalian Inflasi Tingkat Nasional yang dipimpin oleh Mendagri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D
Pada pukul 11.20 wib,Kegiatan Rapat koordinasi pengendalian Inflasi daerah yang dilaksanakan secara Virtual selesai, selama kegiatan berlangsung aman dan kondusif
Hadir dalam kegiatan sbb :
1. Kompol I Kadek Vemil,.S.E., S.I.K., M.H (Kabag Ops Polres Bogor)
2. Kapten Inf. Apson Hasibuan (Pasi log Kodim 0621/Kab. Bogor)
3. IPTU Suwanto SH (Kanit 2 Sat Intelkam Polres Bogor)
4. Dr. Nurhadi S.H, MM (Asda Ekbang Pemda Kab. Bogor)
5. H. Entis Sutisna S.Pd, MM (Kadis Perdagin Kab. Bogor)
6. Rahmi Karmellia S.Hut, M.Si (Kabid PSPA Bappeda litbang Kab. Bogor)
7. Gifran Heraldi, SH (Kasubsi B Bidang Intel Kejari Kab. Bogor)
8. Ir. Emi Sriwahyuni M.Si (Kepala Bidang bagian Perekonomian)
9. Irma Vilayati (Kabid KKP DKP Kab. Bogor)
10. Agus S (Kabid Bidkom PD Tohaga Kab. Bogor)
11. Julkiya (Kabid Industri Perdagin Kab. Bogor)
Sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) ikut mengendalikan harga di masing-masing wilayah untuk atasi inflasi tinggi di Indonesia. Inflasi pada Juli 2022 mencapai 4,94% dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy)
“Rekan-rekan sekalian ini yang perlu sama-sama kita waspadai, jangan sampai terjadi inflasi yang tidak terkendali di negara kita dan inflasi ini angka nasional dikontribusi oleh kerja dari Pemda. Pada kesempatan ini kita perlu upaya bersama dalam menangani inflasi,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah.
Tito menduga,” ada Pemda yang tidak paham betul situasi ekonomi global saat ini dan menganggap tidak ada efeknya ke Indonesia. Padahal efek bisa ditekan karena pemerintah pusat menjadikan APBN sebagai shock absorber untuk menyerap berbagai shock
Di sektor energi misalnya, jika banyak negara menaikkan harga BBM saat harga minyak dunia melonjak, pemerintah Indonesia hingga saat ini masih menahan harga untuk BBM subsidi. Dampaknya subsidi energi dan kompensasi bengkak dari sebelumnya Rp 152,5 triliun menjadi saat ini Rp 502,4 triliun
Menurut Tito, jika kondisi seperti ini terus maka bukan tidak mungkin berbagai program wajib pemerintah akan dikesampingkan,Termasuk transfer ke daerah (TKD) yang di dalamnya ada Dana Alokasi Umum (DAU) bisa saja dikurangi
“Pertanyaannya sampai kapan kita mampu melakukan subsidi ketika energi naik terus, pangan naik terus di tingkat dunia yang kemudian kita harus mengorbankan program-program lain baik program strategis yang mungkin berdampak kepada program-program wajib standar pelayanan minimal tiap daerah. Bisa saja nanti DAU akan dikurangi, transfer ke daerah akan dikurangi, terasa,” imbuhnya.
Sebagai informasi, dari 20 kota/kabupaten dengan inflasi tertinggi, 11 kota/kabupaten berlokasi di Sumatera seperti Jambi 6,96%, Bungo 6,94%, Gunungsitoli 6,70%, Kotabaru 6,65%, hingga Baubau 6,58%. Komoditas penyumbang terbesar adalah cabai merah, bawang merah, rokok kretek, ikan tongkol, dan angkutan udara,” Tutupnya.
Jurnalis : Syam.
Comment