Jakarta,-Sorotperadilan.com l Pasca Susi Pujiastuti menjabat Menteri Kelautan, Presiden Jokowi masih mempunyai Retno Marsudi – Menteri Luar Negeri sebagai tandem dalam isu isu internasional. Dan dalam era Covid 19 ini Jokowi mempunyai Sri Mulyani (SM), Menkeu ‘si wonder women.
Setelah beberapa lama SM diam Dan mencoba memahami ‘euphoria DKI Jakarta yang selalu merasa didzolimi Jokowi. Akhirnya SM pun mengambil sikap, sejak kemarin Mantan Direktur IMF Asia ini diminta Jokowi
‘meng-take over Pembagian Bansos di DKI Jakarta, dalam arti secara politis tanggung-jawab soal Itu bukan lagi ditangan Gub.Anies Baswedan?, “Kalau memang demikian betapa ironis, biar publik saja yang menilai”,kata Tgk.Raju, Waketum Yayasan Kerja Indonesia Maju (YKIM) saat dihubungi melalui seluler menjelang adzan Magrib (Sabtu,9/5)
Masih kata Tgk. Raju, Presiden Jokowi melalui SM ‘terpaksa’ harus menalangi bantuan sosial masyarakat yang terdampak Corona dan juga rakyat miskin yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku tidak memiliki anggaran lagi untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak Corona. Lucunya, kasus ini tidak terjadi di provinsi lain
Padahal jauh hari publik mengapresiasi ‘kebulatan tekad Pemprov DKI Jakarta akan membantu masyarakat miskin dan terdampak corona lewat anggaran daerah untuk 1,1 juta keluarga, sisanya 2,5 juta lainnya ditangani Pemerintah pusat.
Namun belakangan pemerintah provinsi DKI Jakarta mengaku tidak mampu dan tidak memiliki anggaran untuk mengcover 1,1 juta masyarakatnya.
“Mungkin presiden Jokowi telah banyak menerima masukan baik dari Menko PMK, Mensos, BNPB dsb bahwa DKI memang ‘tidak mampu’ dalam hal anggaran sehingga harus ‘meminta pemerintah pusat yang covering terhadap 1,1 juta warga termasuk yang 2,5 juta, sehingga total 3,6 juta. Itu yang kemudian diartikan publik sebagai ketidak-mampuan Gub.Anies. Wajarkan!?
“, tambah Tgk Raju
Bahkan hal ini dibenarkan oleh Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari dari F-PSI. Kata Eneng, aneh jika Gub.Anies harus minta pusat yang take over, padahal anggaran bansos masih tersisa Rp.560 miliar. “Kalau habis kemana saja distribusinya selama ini, lalu kalau tidak digunakan, kemana uang itu?, Sayangnya hanya F-PSI yang bersuara, yang lain tertidur lelap?
Eneng juga kepada media
menjelaskan, sesuai Pergub No 28/2020, Pemprov DKI Jakarta telah menambah anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp.844 miliar. Dari nominal itu anggaran bansos bernilai Rp.747 miliar. Anggaran bansos tahap satu sekitar Rp .187 miliar, masih tersisa dana Rp. 560 miliar yang cukup untuk 3 kali pembagian bansos berikutnya. Pertanyaannya, jika tidak digunakan untuk bansos, ke mana uang tersebut,” tambah Tgk.Raju mengutip statemen Eneng
Dari sini publik akhirnya kembali menilai bahwa Pemprov DKI Jakarta memang ‘tidak mampu’ ber- tanggung jawab atas kekacauan ini Dan mengalihkan ke pemerintah pusat.
Buat SM ini masalah sepele pastinya, karena Pemerintah Pusat, Lintas Kementerian, Satgas Covid 19,BNPB dsb memang ‘serius’ kerja bukan karena popularitas, tapi Lillahi ta’alla. SM Itu reputasinya skala dunia, jadi jangan dikte manajemen Dan semangat kerjanya untuk Bangsa Dan negara Besar bernama Indonesia ini.
Jika sudah ditangan SM, tinggal Komjen.Pol.Firly Bahuri dan jajarannya menyisir Dana yang telah dikeluarkan Pemprov DKI selama ini, karena dibeberapa sembako yang diterima warga ada beras raskin yang berkutu juga kemasannya yang asal-asalan, dalam arti cukup pakai ‘plastik kresek seperti plastik untuk menahan (maaf) muntah di angkot. Selain ada pengurangan kuantiti Dan kualitas dari isi sembako, kemasannya pun Saya rasa tidak manusiawi, bukankah selama ini warga juga membayar pajak?.
SELAMAT BERJUANG IBU SRI DAN JENDRAL FIRLY. ‘Cayoo!.(PpRief/Wan/RL)
About The Author
Comment