Cibinong,– Sorot Peradilan //
Kabupaten Bogor – Proyek normalisasi saluran drainase di RT 02/02, Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, menuai protes warga setelah dinilai tidak optimal. Saluran tersebut meluap saat hujan deras, menyebabkan air meluber ke jalan. Warga menyoroti tidak adanya bak kontrol serta pengerjaan yang terkesan asal-asalan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, proyek yang dikerjakan secara swakelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pabuaran Mekar ini diduga minim pengawasan. Padahal, proyek ini menggunakan dana APBN/DAU Tahun Anggaran 2025 senilai Rp135.892.096, dengan volume pekerjaan sepanjang 184 meter dan lebar 0,3 meter.
Pengerjaan infrastruktur publik yang justru memicu banjir memunculkan pertanyaan besar di kalangan warga. Mereka menilai pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diatur dalam perencanaan awal.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 3, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, Pasal 31 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Warga juga merujuk pada Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mewajibkan setiap proyek infrastruktur memenuhi standar teknis dan pengawasan ketat. Jika terbukti terjadi penyimpangan, pihak terkait dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 55 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Salah seorang warga, D (45), menyatakan keheranannya. “Proyek menggunakan dana APBN, tapi hasilnya tidak maksimal. Tidak ada bak kontrol, dan saluran tidak mampu menampung debit air saat hujan. Ini jelas merugikan masyarakat,” ujarnya.
Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor, Inspektorat, dan BPKP untuk melakukan audit proyek tersebut. Mereka juga meminta LPM Kelurahan Pabuaran Mekar memberikan klarifikasi terkait pelaksanaan pekerjaan.
Sementara itu, Kepala LPM setempat belum memberikan tanggapan resmi. Namun, berdasarkan informasi internal, proyek tersebut masih dalam tahap evaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan perencanaan awal.
Akibat luapan air dari saluran drainase yang tidak berfungsi optimal, sejumlah ruas jalan warga terendam banjir. Mereka menuntut perbaikan segera dan transparansi penggunaan anggaran.
“Kami minta ada tindak lanjut dari pemerintah. Jangan sampai dana besar terbuang sia-sia, sementara kami yang terkena dampaknya,” kata O (38), salah seorang korban banjir.
Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk memastikan proyek ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan solusi terbaik bagi masyarakat. (DA / Team ).
Comment