Bandung,–Sororperadilan.Com l “Ngeri kali bang belum juga buat prestasi apa gitu, gaji KPK mau naik”, demikian teman lama, Rudi Mulyana Rukma memberitahu melalui seluler (Kamis, 11/6).
“Terus apanya yang salah Itu sudah usulan tahun 2019”, kata Saya
“Memang betul, ini hanya masalah Etika saja dan ‘timming yang kurang tepat, apalagi Irjen. Pol.Firli Bahuri baru dilantik
Ketua KPK 2019-2023
Jumat, 13 September 2019 lalu. Dalam arti belum ada prestasi apa-apa, masih standar, kalau beliau terima ini, ya kurang afdol.
Bahkan kalau perlu Firli katakan kepada media jika memang ada kenaikan gaji KPK maka selama 3 bulan kedepan gaji saya akan di-hibahkan ke BNPB sebagai keprihatinan atas Covid 19”, demikian Rudi kemudian menutup telepon karena ada giat lain, sehingga tinggalah saya dan Wawan melanjutkan diskusi by phone (Kamis,11/6)
“Memang benar dalam era Covid 19 semua menjadi sensitif, termasuk adanya rencana kenaikan gaji para Pimpinan KPK”, kata Wawan.
Sebagaimana diketahui, pihak KPK telah melakukan rapat dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada 29 Mei 2020 lalu.
“Sesembunyi apapun, akhirnya publik tahu bahwa Irjen. Pol. Firli Bahuri sebagai ketua dan empat wakilnya, Alexander Marwata, Nawawi Pomolongo, Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Ghufron akan menerima kenaikan gaji sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015. Bahkan teman media lain bilang, Firli mau main ‘kucing – kucingan. Walau pun kemudian KPK membantahnya. Bisa ‘nggak sih KPK era-Firli ini kerjanya lbh anteng?”, Timpal Saya, Wawan diam.
Dari beberapa sumber kemudian terhimpun, Al:
1. Ketua (Gapok + tunjangan dll/bln)
– Rp.5.040.000 + Rp.24.818.000
+ Rp.2.396.000 + Rp.37.750.000 + Rp.29.546.000 + Rp.16.325.000 + Rp.8.063.500
TOTAL = Rp123.938.500/bulan
2.Wakil Ketua (Gapok + tunjangan)
– Rp.4.620.000 +
Rp.20.475.000 + Rp.2.134.000 + Rp.34.900.000 + Rp.27.330.000 + Rp.16.325.000 + Rp.6.807.250
TOTAL =Rp. 112.591.250.
Konon, semua diatas belum termasuk biaya perjalanan dinas baik di dalam negeri maupun di luar negeri
Biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apapun publik tidak akan menerima ‘mentah – mentah kenaikan gaji KPK , pasti akan ada perlawanan sengit. Termasuk dari Alumni Kongres Relawan Jokowi 2013, Relawan Jokowi Garis Lurus, Aliansi Wartawan Non-Mainstream (Alwanmi), dsb.
Firli Cs harus menunjukan dulu prestasinya, mereka harus mampu minimal melebihi kinerja KPK sebelumnya, yaitu ;
1.Periode tahun 2011 – 2017 lalu, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPK selalu mendapat nilai bagus. KPK memperoleh nilai A
2.Periode tahun 2011 – 2017 lalu, KPK banyak
mengukir prestasi di kancah internasional.
Diantaranya penghargaan International Anti Corruption Excellence Award (IACEA) dalam katagori Anti Corruption Youth Creativity and Engagement Award untuk ‘Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK)’.
Kedepan KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang berusaha senantiasa menjaga kinerja dalam hal pencegahan, penindakan maupun kelembagaan.
Jadi saat ini Firli Cs fokus saja dahulu melakukan pencegahan, koordinasi dan monitoring pengadaan barang dan jasa dalam upaya penanganan Covid-19. Jangan lagi nanti KPK akan digelari PEMBOROS ANGGARAN ERA PANDEMI COVID 19.
Siapa yang bisa jamin KPK akan bekerja obyektif?, semua jawabnya ada di Inspektur Jenderal Polisi Firli Bahuri.
RIWAYAT DIRI KETUA KPK
Firli Bahuri kelahiran Prabumulih, Sumsel, 8 November 1963 itu, pernah menjadi Deputi Penindakan KPK, Kapolda Nusa Tenggara Barat, Wakapolda Jawa Tengah, dan Wakapolda Banten.
Lulusan Akpol 1990 ini, tercatat sempat menjabat Kapolres Persiapan Lampung Timur pada 2001. Karir Firli terbilang moncer.
Pada 2005, Firli menduduki jabatan Kasat III Ditreskrimum di Polda Metro Jaya, sebelum menjabat Kapolres Kebumen dan Kapolres Brebes pada 2006 dan 2007.
Dua tahun kemudian, Firli kembali ke Polda Metro Jaya sebagai Wakapolres Metro Jakarta Pusat. Lalu, pada 2010, Firli masuk Istana dengan menjabat sebagai asisten sespri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Setelah bertugas sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Jateng, pada 2012 Firli dipercaya sebagai ajudan wakil presiden yang saat itu dijabat Boediono.
Firli menjabat Wakapolda Banten pada 2014, dan dua tahun kemudian duduk sebagai Karodalops Sops Polri. Di Jabatan inilah, Firli berpangkat jenderal bintang satu atau brigjen.
Pada 2017, Firli dipromosikan menjadi Kapolda NTB dan setahun kemudian dia ditugaskan di KPK sebagai Deputi Penindakan. Bintang dua didapatnya saat menjabat Kapolda Sumatera Selatan.
Firli tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 18.226.424.386.
Comment