Bogor,–Sorotperadilan.com l Wali Kota Bogor Bima Arya menerima secara simbolis penyerahan 30 peta kelurahan lengkap dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor. Peta tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat Yusuf Purnama dan disaksikan oleh Kepala Kantor BPN Kota Bogor Erry Juliani Pasoreh, Rabu (16/9/2020).
Dalam sambutannya Erry menyebut bahwa 2020 ini seluruh bidang tanah yang ada di Kota Bogor sudah terdaftar dan terpetakan hampir 103 persen. Dengan selesainya pendaftaran bidang tanah tersebut, Kantor BPN Kota Bogor melanjutkan dengan membangun peta kota lengkap.
“Pagi ini kita menyerahkan peta lengkap kelurahan sebanyak 30 kelurahan yang sudah lengkap dari 68 kelurahan yang ada di Kota Bogor. Dan 11 kelurahan lengkap ada di satu kecamatan lengkap yaitu Bogor Tengah,” ungkap Erry.
Ia menambahkan, bahwa roadmap peta kota lengkap ini sudah dimulai sejak Maret 2020 dan seharusnya rampung September ini. Namun, karena pandemi jadi sedikit terhambat. “Masih ada sisa 38 kelurahan yang menjadi pekerjaan Kantor Pertanahan Kota Bogor. Kita akan terus percepat pengerjaannya dan semoga bisa rampung seluruhnya pada akhir tahun ini,” jelasnya.
Erry juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Bogor dan unsur Forkopimda dalam perampungan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Banyak support yang telah diberikan kepada kami, mulai dari support anggaran untuk kebutuhan operasional, kebutuhan peralatan penunjang dan dukungan tenaga dari Lurah, Camat, RT dan RW dalam membantu pengumpulan data, baik fisik maupun yuridis,” kata Erry.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan, bahwa persoalan di Kota Bogor itu cukup banyak. Jika tidak dicicil untuk menyelesaikannya, akan sangat membuang energi. “Kadang energi untuk menyelesaikan masalah itu lebih besar dari pada kita berpikir untuk inovasi. Kadang-kadang kita bisa terjebak ke masalah itu,” ujar Bima Arya.
“Masalah di Bogor yang utama itu banyak. Tapi di sini saya ingin sampaikan dua hal. Pertama, masalah konflik pertanahan atau konflik agraria. Jadi, sengketa tentang kepemilikan, ketidakjelasan sertipikat tanah warga dan lain-lain. Yang kedua adalah masalah penatausahaan aset. Makanya Kota Bogor baru WTP sejak tahun 2016 selama empat kali berturut-turut sampai tahun ini dari BPK setelah menyelesaikan cicilan warisan masalah yang luar biasa terkait aset kota,” tambanya..
Menurut Bima Arya, penyerahan peta kelurahan lengkap ini merupakan dari wujud kepastian hukum untuk masyarakat terhadap tanah yang dimilikinya dan penguatan dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Warga kita berhak berdasarkan UUD memiliki kepastian untuk hidup di lahan yang mereka miliki secara sah. Ini juga kaitannya dengan perencanaan pembangunan dan bagaimana ikhtiar kita untuk menggenjot pendapatan. Jadi ketika penatausahaan aset, kemudian konflik kepemilikan ini bisa selesai atau dicicil untuk selesai, ya Insya Allah banyak hal menjadi lebih pasti,” jelasnya.
Di Bogor, lanjut Bima, penduduk bertambah pesat, arus urbanisasi semakin besar juga serta Kota Bogor semakin terintegrasi. “Tapi lahannya segitu-gitu saja. Bahkan makin menyusut ketika ada pembangunan dan lain-lain. Kalau kita tidak tata, bahaya sekali. Makanya, sejak periode pertama, saya selalu sampaikan prioritas kita adalah tata ruang zonasi yang jelas. Mana wilayah pemerintahan, mana wilayah pemukiman, mana wilayah pelayanan publik, mana mixed used dan lain-lain,” ujarnya.
“Karena kalau itu tidak jelas, semuanya jadi tidak jelas. Tinggal tunggu waktunya sekeliling Istana Bogor dan Kebun Raya akan ditutup oleh PKL, tinggal tunggu waktunya Bogor akan menjadi lautan ruko, tinggal tunggu waktunya konflik-konflik yang tidak dicicil tadi menimbulkan persoalan akhirnya PAD tidak dapat, energi kita terkuras untuk menyelesaikan itu,” tambah Bima.
Bima Arya berterima kasih kepada Kepala BPN Kota Bogor dan jajaran atas kerja kerasnya selama ini menyelesaikan berbagai persoalan terkait pertanahan. “Pemkot Bogor siap mendukung terus agar semuanya rampung. Karena tadi disebut akhir Desember ini akan dikebut, Insya Allah saya koordinasi dengan Ketua Dewan. Ikhtiar akan kita maksimalkan agar target Bogor menjadi kota pertama dengan peta lengkap bisa terwujud,” tandasnya.
Selain penyerahan peta kelurahan lengkap, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pencanangan zona integritas secara eksternal, peresmian loket pelayanan yang maju dan modern sekaligus meluncurkan inovasi-inovasi aplikasi online yang terkait dengan pendaftaran tanah online, termasuk menyediakan sarana prasarana untuk warga berkebutuhan khusus. (Rifani)
Comment