Lebak,– sorotperadilan.com l
Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya didampingi Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum dan Kesra Setda Lebak, dan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Lebak mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta seluruh Kepala Daerah di Provinsi Banten.
Rakor dilaksanakan melalui jejarin (daring/online) di Lebak Data Centre menggunakan video conference pada Selasa 05/05/2020
Kegiatan ini bertujuan untuk kembali menguatkan komitmen para kepala daerah untuk terus memberantas korupsi.
Selain itu rakor juga diisi dengan diskusi kepala daerah dan KPK terkait refocusing anggaran serta penanganan virus Covid-19.
Dalam diskusi Bupati Lebak memaparkan beberapa permintaan dan usulan kepada Pimpinan KPK diantaranya, mengusulkan percepatan hasil uji swab agar Pemerintah Daerah khususnya Kab. Lebak bisa segera melakukan upaya penanganan virus Covid19.
“Kemudian juga, kami meminta kepada KPK untuk memfasilitasi kami kembali dengan Pemerintah Provinsi Banten terkait beberapa aset Pemprov yang ada di wilayah kami dan aset tersebut kami butuhkan untuk digunakan” kata Bupati.
Sementara itu Komisioner KPK Alexander Marwata mengatakan, Berdasarkan Pasal 6 (a) Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk itu Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Pemberantasan
Korupsi Terintegrasi Tahun 2020.
“Saya harap jajaran Pemerintah Se Provinsi Banten dan kepala daerah untuk memastikan
Pengelolaan APBD, khususnya pengadaan barang dan jasa, dana bantuan sosial, dana operasional atau sejenisnya, tidak disalah gunakan sehingga dapat menimbulkan akibat hukum”‘ ucapnya
Dalam rapat Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK juga menjelaskan 8 area intervensi dalam Monitoring Centre For Prevention (MCP).
Comment