Bogor,–Sorotperadilan.com l Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PPD) Kota Bogor, menggelar kegiatan rutin cek kesehatan ibu dan anak, terapi shiatsu syaraf, terapi akupuntur, pelatihan tata boga, sekolah edukasi inklusi. Kegiatan tersebut, bertemakan “Edukasi Sehat Cerdas Kreatif Mandiri dan Berahklak menuju Ramah pendidikan Iklusi Disabilitas ABK Istimewa dan ibu tangguh”.
Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PPD) Kota Bogor, Hasan Basri mengatakan, acara ini rutin itu digelar khusus nya pada cek Kesehatan Ibu dan anak city atau desabilitas berat sebanyak 30 orang, kegiatan itu digelar setiap hari Rabu dan Jumat dalam satu Minggu dua kali yang berlokasi di sekretariat LBK, Jl Kedondong blok C 4 No 5 Villa Citra Rt 02 /05 Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor utara Kota Bogor.
“Kita bekerja sama dalam ketapis ini dengan terapis shiatsu, selain ini pun kegiatan rutin lainya seperti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Anggota maupun anak anggota dengan tenaga pengajar kusus dan masih banyak lainnya,” ucap Hasan, Kamis (8/10/20).
“Untuk saat ini jumlah kita ada ratusan tingkat Kota dan Kabupaten Bogor. Namun yang terlihat aktif baru puluhan anggota saja,” ujarnya.
Hasan pun berharap, kepada pemerintah agar bisa di perhatikan lagi dalam keberadaan kita dalam segi insfratruktur dan pelindung hukum nya, tepatnya hari kita pun ada rapat lanjutan Raperda dengan DPRD kota Bogor.
Sementara itu Devi Sultani komisi IV DPRD kota Bogor yang sekaligus membidangi pendidikan dan kesehatan menyatakan, ia tadi kita hiring dengan yayasan – yayasan penyandang desabilitas dan orang murid hingga Sekolah Luar Bias (SLB). Dalam intinya mereka memberikan masukan-masukan untuk menyempurnakan Raperda ini yang akan kita buat dan bentuk tapi ini masih tahap piring. Karena akan berlanjut ini baru beberapa yang dikarenakan situasi saat ini tidak memungkinkan harus saling menjaga kesehatan kita tidak bisa ramai-ramai harus ada batasan akan ada sesi lanjutan.
“Dalam intinya kita DPRD mendengar apa masukan dari mereka untuk menyempurnakan Raperda ini nantinya,” paparnya.
Lanjut Devie menegaskan, sebetulnya mereka ini lebih ingin diperhatikan oleh pemerintah dalam keberadaannya, seperti sarana dan prasarana nya yang menunjang mereka semisal jalan-jalan yang belum bersahabat dan ramah anak, kemudian sekolah-sekolah yang menerima Anak Berkebutuhan Kusus (ABK) ini harus dilengkapi dengan tenaga didik yang mempuni.
“Tadi pun ada salah seorang dari mereka menjelaskan kendala dalam pendidikan yaitu kalau mereka sekolah di sekolah umum biasa mereka terkendala jangan kan mereka mengisi soal pertanyaan karena meraka ini guru nya pun gatau gakenal, jadi meraka ini harus ada guru kusus, tidak semata-mata mereka masuk di sekolah akan tetapi tidak dilengkapi dengan penunjang mereka,” jelas Devie.
“Intinya lebih kepada itu meminta perhatian kusus bahwa pemerintah ini hadir diantara mereka,” tegasnya. (Rifani)
About The Author
Comment