Sukamakmur – Sorotperadilan Pekerjaan proyek betonisasi di jalan Sukamakmur yang dikerjakan CV Rizki Putra Contractor yang menggunakan sumber dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), sebesar 1,736,901,900,00. Miliar Rupiah, dalam batas waktu kontrak kerja 90 hari kalender yang di mulai dari (29/10/2023), sampai (26/10/2025) tidak kunjung selesai.
“Kamis, (25/10/2024), kemarin, warga Desa Sukamakmur sekitar 50 orang turun ke jalan melakukan aksi Demo di lokasi proyek pekerjaan jalan yang tidak kunjung selesai, dari aksi yang di lakukan warga masyarakat meminta agar pemerintah bisa bertanggung jawab terkait tidak selesainya pekerjaan jalan yang sudah di anggarkan, dan apabila pada bulan Januari ini tidak juga dapat di selesaikan para pendemo akan melanjutkan aksinya di depan kantot Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dengan jumlah yang lebih banyak,” ungkap salah satu warga pendemo.
Dari informasi yang di dapat oleh media sorot peradilan di lapangan.
Acim pemilik warung yang berjualan di lokasi proyek tersebut, mengeluhkan sikap para pekerja proyek yang kerap berhutang mengambil barang – barang dagangan tanpa membayar sebesar 7 juta rupiah dan hanya menjaminkan sebuah STNK dan juga besi sisa proyek yang belum selesai. Acim pun mengeluh jika warung yang dia punya hanya memilik modol yang kecil.
“Iya, ini warung kampung, yang bisa berjalan perputan modalnya dari keuntungan yang kecil, apabila hanya di bayar menggunakan jaminan seperti itu, bagaimana saya bisa berjualan lagi,”ungkapnya
Sampai berita ini di turunkan belum ada tanggapan dari UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) yang bisa memberikan penjelasan terkait permasalah tersebut.
“Ditempat terpisah, Diana Papila Ketua Dewan Pimpinan Cabang AWPI ( Asosiasi Wartawan Propesional Indonesia ) menanggapi kejadian tersebut, Diana Papila menyampaikan bahwa seluruh pekerjaan Dinas PUPR ( Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ), khususnya pekerjaan jalan itu tidak ada yang beres, tidak sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya), jelas saja masyarakat pasti geram sebab pekerjaan jalan yang tak kunjung selesai, karena sekarang masyarakat sudah pada bijak apalagi anggaran berasal dari uang pajak rakyat.
Lanjut Diana, Memang menurut pandangan saya proyek yang saya temukan banyak yang tidak sesuai spesifikasi sebab banyak yang saya lihat langsung sudah pada pecah dan belah, ada pun temuan dari para anggota saya dan juga temuan saya langsung waktu turun ke lokasi, dari bukti semua itu dalam waktu dekat saya akan buat laporan ke pihak APH (Aparat Penegak Hukum),” pungkasnya. (Edy)
Comment