Bandung,–Sorotperadilan.com l Entah ada kaitannya atau tidak dengan pernyataan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (8/4/2020) bahwa Pemkot Bekasi kekurangan Dana Bansos Covid 19 maka penyebaran Bansos / sembakonya pun menjadi ‘pilih kasih!?
Jika sebelumnya, Pemkot Bekasi telah optimis dengan anggaran Covid 19 sekitar Rp.101 milyar yang bersumber dari Biaya Tak Terduga APBD 2020, namun kemudian hari dikoreksi bahwa dana hanya tersisa Rp.25 milyar karena 75% dananya telah terpakai untuk kebutuhan belanja dalam penanganan COVID-19 sejak virus tersebut masuk ke Indonesia.
“Rp.101 milyar yang ready (Red: awal) duitnya, setelah itu (sekarang) tinggal Rp.25 miliar,” kata walikota Rahmat Effendi kepada pers
Sependapat tentang ini, Ketua DPRD Kota Bekasi pun, Choiruman Juwono Putro, kepada pers mengatakan, akan mengoreksi kembali dana Itu. Mengingat pendapatan daerah juga terdampak (wabah COVID-19), yang katanya biasanya Rp.3 miliar/hari, sekarang menurun hingga kisaran Rp. 700 juta. Sementara dari pemerintah pusat belum ada.
Seperti disampaikan diatas, entah apakah ini ada pengaruhnya dengan jumlah penerima Bansos Covid 19 atau tidak yang jelas, seorang warga Perumahan Graha Indah, Jatikramat, Pondok Gede, Bekasi melaporkan kepada redaksi bahwa terjadi ‘pilih kasih’ dilapangan.
Warga dengan nomor KK.3275.0909.07069612 ini mengaku diperlakukan ‘semena – mena’ karena disaat tetangga sekitarnya mendapat Bantuan Presiden sudah yang ke- 3 warga ini tidak mendapatkannya.
“Bahkan barusan (14/6) truk datang yang ke 4 kali dalam 1 RT ini, hanya aku yang tidak Dapat Banpres , sedangkan proses daftar antara Aku dengan tetangga lain sama via kelurahan. Dan, aku hanya pernah terima sekali dari Gubernur Jawa Barat pada bulan April saja, selebihnya tidak. Aku pernah Tanya RT,RW dan petugas kelurahan yang membagikan Banpres yang ke-4 ini mereka jawab sama, tidak mengerti, mereka hanya menjalankan perintah, jadi sikahkan urus sendiri saja ke Gubernur”, kata warga ini melalui seluler (Minggu, 14/6)
Masih kata warga yang tidak mau disebutkan namanya ini, petugas kelurahan juga mengatakan bahwa data di kelurahan Itu yang atur Kemensos pusat, dan nama warga ini di masukan ke pengaturan via Bansos gubernur sedangkan warga lainnya via kelurahan dan pemkot.
“Saat daftar kami sama ke RT/RW – Kelurahan dan diteruskan ke dinas sosial pemkot lalu diteruskan lagi ke Depsos pusat, pertanyaannya kok Aku hanya dapat Bansos gubernur sedangkan lainnya dapat Banpres. Mungkin ada ratusan bahkan ribuan orang Bekasi yang nasibnya sama seperti Aku. Bahkan tetangga Aku yang punya mobil, motor dan bayar listriknya hingga Rp.1 juta lebih perbulannya bisa dapat Bantuan Gubernur dan Banpres!?”, tambahnya kemudian menutup seluler. ‘Agh.
Jika saja ada Jan Ethes di rumah warga Itu pasti dia berteriak, “Mbah, tolong bantu warga Itu mbah !”, maklum dia anak kecil yang cerdas Dan polos. Kita !?, Agh, sudahlah ! (PpRief/Wan/RL)
Comment